Kamis (7/9), Penyuluh Pertanian BSIP Kalimantan Barat yang diwakili oleh Didik Saifuddin Anshori, S.T.P., mengikuti kegiatan Lokakarya Implementasi Aksi Antisipatif Menghadapi Dampak Perubahan Iklim Untuk Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Hotel Aston Pontianak. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat BMKG, UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan World Food Programme (WFP).

 

Secara umum, kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip antisipatif akan diterapkan melalui pengembangan layanan informasi prakiraan potensi banjir/kekeringan pada sektor pertanian serta menginformasikan pengembangan rencana kerja untuk pelaksanaan antisipatif di Kalimantan Barat.

 

Dampak perubahan iklim telah mengakibatkan bencana banjir dan kekeringan di Kalimantan Barat. Banjir di Kalbar yang terjadi pada Tahun 2021 mengakibatkan lebih dari 10.000 hektar lahan sawah terendam dan mengakibatkan tanaman padi menjadi puso. Untuk itu perlu kerjasama dari seluruh stakeholder untuk mengatasi masalah ini. Perlu aksi antisipatif secara inovatif yang difokuskan ke bencana banjir dan kekeringan agar dampak kerugiannya tidak besar.

 

Menurut World Food Programme (WFP), aksi antisipatif perubahan iklim meliputi prakiraan dini, aksi dini, pembiayaan, dan evaluasi. Terkait peringatan dini dan aksi dini, BMKG dan pihak terkait perlu menerjemahkan, mengkomunikasikan analisis dampak resiko serta menyampaikan pesan yang mudah dipahami petani (tidak sekedar bahasa teknis) yang mendorong terjadinya aksi dini. Banyak mekanisme pendanaan yang relefan untuk aksi antisipatif sebelum bencana terjadi. Diharapkan nantinya banyak institusi yang ikut terlibat pada level provinsi antara lain BNPB, Bappeda, PUPR, dan Dinas lainnya.

 

Kegiatan lokakarya dibuka oleh Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana, Kemeterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Bapak Nelwan Harahap. Acara ini dipandu oleh Bapak Rio Augusta dari WFP dan pemaparan materi disampaikan oleh Narasumber yang ahli dibidangnya.

 

Melalui pertemuan ini, diharapkan keterlibatan pemangku kepentingan pemerintah dapat lebih luas untuk berdiskusi dan berdialog terkait pengembangan kebijakan dan proses institusional lebih lanjut.